Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama PT. KK Indonesia menggelar sosialisasi pupuk hayati cair pada 12 Juni 2025 di Rumah Makan Roemah Keboen, yang dihadiri oleh Wakil Bupati H. Yus Derawan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, penyuluh, serta perwakilan Gapoktan. Kegiatan ini juga ditandai dengan penyerahan simbolis Surat Edaran Bupati tentang optimalisasi lahan sawah untuk peningkatan luas tanam padi dalam mendukung swasembada pangan. Selain itu, disampaikan materi oleh penelit

Menjelang Idul Adha 1446 H, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor pangan untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, stabilitas harga, serta keamanan pangan. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur Forkopimda dan OPD terkait, dengan pendampingan dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai instansi teknis. Pengawasan difokuskan pada pangan segar asal tumbuhan, pangan asal hewan, pangan perikanan, se

Dalam upaya meningkatkan semangat tanam dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bangka Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Bidang Ketahanan Pangan turut serta dalam kegiatan tanam padi bersama yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan petani dalam mendukung ketahanan pangan lokal, sekaligus mendorong percepatan masa tanam dan pemanfaatan lahan secara optimal.

Panen perdana jagung Pipil di lahan Tumpangsari PT BPL, mendukung program swasembada angan. Meskipun masih mengalami banyak kendala dan kekurangan, namun upaya ini cukup banyak memberikan kontribusi terhadap program swasembada pangan nasional.

Dalam rangka memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025, telah dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Desa Buyan Kelumbi Kec. Tempilang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan kecamatan, pemerintah desa, gapoktan, bumdes, aparat keamanan, hingga PT. Pupuk Indonesia. Rapat membahas berbagai isu krusial seperti validasi data RDKK, penanganan data ganda, kepatuhan pada Harga Eceran Tertinggi (HET), serta mekanisme penebusan pupuk yang menuntut petani untuk benar-benar