Kepala DKPP Bangka Barat Dampingi Reses DPRD, Serap Aspirasi Petani dan Masyarakat Kelapa–Tempilang

Pendampingan Reses DPRD

Kelapa, 7 Agustus 2026 – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bangka Barat, Azmal AZ, SP., M.EP, turut mendampingi kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kelapa–Tempilang yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Dapil IV, H. Badri Syamsu, SE, H. Oktorazsari, dan Nola, S.E, serta unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani dan masyarakat setempat.

Kehadiran Kepala DKPP menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DKPP menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan akibat defisit APBD menuntut pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, DKPP tidak hanya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten, tetapi juga secara aktif mendorong dan mengusulkan berbagai program melalui APBN, sehingga kebutuhan masyarakat pertanian tetap dapat diakomodasi.

“Dengan kondisi APBD yang terbatas, kita harus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Program-program yang dapat dibiayai melalui APBN akan terus kita usulkan dan kawal agar bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Azmal.

Beberapa program yang terus didorong DKPP melalui dukungan pemerintah pusat antara lain bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta berbagai program pengembangan perkebunan.

Khusus sektor perkebunan kelapa sawit, DKPP juga mendorong pemanfaatan dukungan BPDP Kelapa Sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan bantuan Sarana dan Prasarana Perkebunan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperbaiki kondisi sarana pendukung usaha perkebunan.

“Jadi, keterbatasan APBD bukan berarti pembangunan pertanian berhenti. Kita harus memanfaatkan seluruh peluang pembiayaan yang tersedia, baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan pemerintah lainnya, dengan tetap memastikan program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Reses ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat melalui program sektoral, serta masyarakat dan kelompok tani. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya dapat menjadi bahan penyusunan program dan pengusulan kegiatan yang lebih tepat sasaran.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan pertanian dan perkebunan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas petani, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian di Kabupaten Bangka Barat.